newssportsaz_0q4zf1
Bengkulu, 29 September 2026 – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Letjen Djon Afriyandi menyiapkan pelaksanaan program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan keduanya di ruang kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9). Program KBSB diarahkan untuk mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat di daerah. Pelaksanaannya juga akan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Sultan mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan kolaborasi untuk mempersiapkan pelaksanaan KBSB. Menurut dia, Kopassus perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program itu diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi melalui pembangunan reguler. DPD RI akan mengambil peran dalam membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi menjelaskan KBSB mencakup sejumlah kegiatan fisik dan pelayanan kepada masyarakat. Program yang dipersiapkan antara lain pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, serta pelayanan kesehatan berupa operasi katarak. Sasaran kegiatan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui jajaran kewilayahan TNI, mulai dari Kodim, Korem hingga Kodam. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
Persiapan KBSB di Bengkulu juga telah dibahas bersama unsur pemerintah daerah dan jajaran TNI. Sasaran yang sebelumnya dibicarakan mencakup pembangunan jembatan, sumur bor, perbaikan rumah tidak layak huni, rumah ibadah, serta sejumlah kegiatan nonfisik. Program tersebut dirancang sebagai bagian dari sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi diperlukan untuk menentukan lokasi dan skala prioritas sebelum kegiatan dilaksanakan.
Sultan menilai kolaborasi diperlukan karena masih terdapat kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan percepatan penanganan, sementara kemampuan anggaran pemerintah daerah terbatas. Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperluas cakupan program sekaligus menghindari tumpang tindih pelaksanaan. DPD RI akan membantu menghubungkan kebutuhan daerah dengan instansi pemerintah yang memiliki program terkait. Dengan pola tersebut, KBSB diharapkan menjadi kegiatan lintas sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rencana Karya Bakti berskala besar di Bengkulu sebelumnya juga telah dibicarakan Kopassus bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 dengan kegiatan yang mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sanitasi, perbaikan rumah, hingga kegiatan ekonomi. Pemerintah juga berencana melibatkan kementerian dan lembaga lain, perguruan tinggi, unsur pemuda, serta pemerintah daerah. Tim kerja dipersiapkan untuk mematangkan kebutuhan menjelang pelaksanaan kegiatan.
Melalui KBSB, DPD RI dan Kopassus berharap pembangunan di Bengkulu dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Program tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan sosial dan kesehatan. Tahap persiapan akan menjadi penting untuk memastikan setiap kegiatan disesuaikan dengan aspirasi serta kondisi di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi pelaksanaan KBSB di Bengkulu.
