newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 September 2026 – Komisi X DPR RI mendorong Museum Kepresidenan Republik Indonesia dan Museum Nasional Indonesia memperkuat kolaborasi dengan media serta komunitas agar keberadaan museum semakin memberikan manfaat edukasi dan pemahaman sejarah kepada masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kesimpulan rapat mengenai perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya yang berlangsung pada Rabu (9/9). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai museum perlu semakin terbuka dalam membangun kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat. Kolaborasi dinilai dapat membantu museum menjangkau kelompok pengunjung yang lebih luas sekaligus memperkenalkan koleksi dan narasi sejarah melalui cara yang lebih relevan. Museum dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran publik yang aktif.
Komisi X melihat media mempunyai peran strategis dalam memperluas publikasi mengenai koleksi, program, dan kegiatan museum. Informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal dapat membantu masyarakat mengetahui bahwa museum terus mengembangkan program yang dapat diakses oleh beragam kelompok usia. Sementara komunitas dapat menjadi mitra yang membantu menghadirkan aktivitas edukatif, diskusi sejarah, kegiatan kreatif, maupun bentuk keterlibatan publik lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat hubungan museum dengan masyarakat menjadi lebih dekat dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk mengenal sejarah melalui pengalaman yang lebih interaktif. Dengan demikian, fungsi edukasi museum dapat berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya.
Selain memperluas kolaborasi, Komisi X menyoroti kebutuhan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada museum dan cagar budaya. Pengelolaan museum membutuhkan tenaga dengan kemampuan yang beragam, mulai dari konservasi koleksi, kuratorial, penelitian, komunikasi publik, hingga pengembangan program pendidikan. Kapasitas pengelola menjadi semakin penting ketika museum dituntut mengikuti perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi. Komisi X juga mendukung peningkatan anggaran serta kualitas sarana dan prasarana Museum Kepresidenan maupun Museum Nasional. Dukungan tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem permuseuman yang lebih kuat dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Peningkatan fasilitas diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas program sehingga investasi pada museum menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Perlindungan terhadap koleksi museum juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Komisi X mendorong kedua museum menjalankan langkah perlindungan yang memadai sekaligus mengembangkan skema insentif dan pendanaan yang dapat mendukung pengembangan museum secara berkelanjutan. Koleksi yang mempunyai nilai sejarah membutuhkan pengelolaan, dokumentasi, penyimpanan, dan konservasi sesuai standar agar tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada saat yang sama, museum perlu mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk mengembangkan program publik tanpa mengabaikan tugas utama menjaga koleksi. Penguatan tata kelola karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan museum. Komisi X berharap museum dan cagar budaya dapat semakin kuat sebagai pilar identitas bangsa, ketahanan budaya, sekaligus diplomasi kebudayaan Indonesia.
Museum Kepresidenan RI Balai Kirti sendiri telah berupaya memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses masyarakat. Museum tersebut mengembangkan akses virtual 360 derajat sehingga masyarakat yang belum dapat berkunjung langsung tetap mempunyai kesempatan memperoleh informasi mengenai koleksi. Media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif juga dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada pengunjung. Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan pengelolaan museum dari ruang yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada koleksi menjadi ruang yang semakin terbuka terhadap interaksi publik. Museum Kepresidenan juga menggandeng sejumlah mitra untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan jumlah kunjungan. Kolaborasi semacam ini dinilai sejalan dengan dorongan Komisi X agar museum semakin aktif menjangkau masyarakat.
Data Museum Kepresidenan menunjukkan jumlah koleksinya terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016, museum tersebut tercatat mempunyai 349 koleksi, sedangkan hingga akhir 2025 jumlahnya meningkat menjadi 1.122 koleksi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 603 koleksi telah masuk dalam sistem Registrasi Nasional Museum. Hingga Desember 2025, jumlah masyarakat yang mengakses atau mengunjungi Museum Kepresidenan tercatat mencapai 54.941 orang. Pengunjung tidak hanya berasal dari kawasan Jabodetabek, tetapi juga berbagai wilayah seperti Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, bahkan sejumlah negara lain. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya potensi besar untuk memperluas fungsi Museum Kepresidenan sebagai ruang edukasi mengenai sejarah kepemimpinan nasional.
Komisi X juga berharap Museum Kepresidenan terus mengembangkan kapasitas, kajian, dan koleksinya agar dapat memberikan pendidikan yang lebih komprehensif mengenai kepresidenan Indonesia. Informasi mengenai perjalanan para presiden, kebijakan penting, dinamika politik, serta perkembangan kehidupan berbangsa dapat disajikan melalui narasi yang mudah dipahami masyarakat. Pengembangan tersebut membutuhkan penelitian yang kuat agar informasi sejarah tetap akurat sekaligus menarik bagi pengunjung. Pemanfaatan teknologi dapat membantu menghadirkan materi dalam bentuk audiovisual maupun pengalaman interaktif tanpa menghilangkan nilai autentik koleksi. Program pendidikan juga dapat dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pelajar, mahasiswa, keluarga, maupun masyarakat umum. Dengan pendekatan tersebut, museum dapat menjadi salah satu tempat belajar sejarah yang melengkapi pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi.
Sementara itu, Museum Nasional Indonesia juga terus mengembangkan program yang lebih berorientasi kepada publik. Pengelola menilai museum modern perlu melibatkan masyarakat secara aktif sehingga pengunjung tidak hanya datang untuk melihat koleksi yang dipamerkan. Berbagai kegiatan dapat dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada publik berinteraksi dengan sejarah dan kebudayaan melalui program pendidikan maupun ekspresi budaya. Pendekatan tersebut dapat membantu mengubah persepsi bahwa museum merupakan tempat yang kaku dan hanya menarik bagi kalangan tertentu. Keterlibatan masyarakat juga memungkinkan museum mendapatkan perspektif baru mengenai cara menyampaikan narasi koleksi. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan relevansi museum di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat juga menyoroti kesenjangan kemampuan pengelolaan antara museum di tingkat nasional dan sejumlah museum di daerah. Ia mendorong penguatan jejaring permuseuman sehingga pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan pengelola museum nasional dapat membantu meningkatkan kualitas museum daerah. Salah satu tantangan yang disoroti adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam merancang revitalisasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tata pamer, narasi sejarah, konservasi, serta kemampuan mengelola program publik juga membutuhkan perhatian yang sama. Media dan komunitas dinilai dapat mengambil peran dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap museum maupun situs cagar budaya yang membutuhkan perlindungan. Jejaring yang lebih kuat diharapkan membuat peningkatan kualitas permuseuman tidak hanya terkonsentrasi pada institusi besar di tingkat nasional.
Berbagai masukan dalam rapat tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI. Komisi X berharap pengelolaan museum dan cagar budaya dapat memberikan dampak lebih luas melalui pendidikan, ekonomi kreatif, wisata budaya, kemitraan, serta publikasi untuk mendukung diplomasi kebudayaan. Tata kelola yang akuntabel juga menjadi syarat penting agar pengembangan museum dapat berjalan secara berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Kolaborasi dengan media dan komunitas diharapkan menjadi salah satu pintu untuk memperluas keterlibatan publik dalam menjaga sekaligus memanfaatkan warisan budaya. Museum pada akhirnya tidak hanya diharapkan menjadi tempat untuk melihat masa lalu, tetapi juga ruang yang membantu masyarakat memahami identitas dan perjalanan bangsanya. Penguatan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan museum semakin relevan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
